masukkan script iklan disini
MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI secara virtual, Senin, 28 April 2025. Rapat membahas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dana transfer pusat ke daerah, inovasi BUMD, hingga reformasi birokrasi.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk serta Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni. Sebanyak 10 provinsi dan 13 kabupaten/kota diundang, termasuk Kota Makassar.
“Pembahasan sangat relevan karena menyangkut isu krusial di tiap daerah, mulai dari pendanaan, kinerja BUMD, hingga persoalan kepegawaian,” ujar Munafri di Balai Kota Makassar.
Menurutnya, forum ini menjadi wadah para kepala daerah menyampaikan langsung kendala dan usulan di hadapan pemerintah pusat. Selain sebagai kepala pemerintahan otonom, gubernur juga berperan sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah.
Munafri menekankan pentingnya memperkuat peran BUMD sebagai motor peningkatan pendapatan daerah dan sumber inovasi ekonomi lokal. Ia juga menyoroti perlunya pembenahan dalam pengelolaan SDM aparatur sipil negara di tingkat daerah.
"Ini agenda strategis, sekaligus bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan daerah,” ucap Munafri, yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Makassar. (*)
